Bitcoin Dilarang BI? – Mlenuk Gembuk Bersabda

    431
    0
    SHARE

     

    Bitcoin Dilarang Bank Indonesia. Eits sebentar mas, jangan terburu-buru, pelan-pelan dulu nanti sampai situ ya. Pasti baru aja baca berita tentang rumor pelarangan bitcoin di Indonesia ya? Kalau belum baca monggo mas dan mbak mampir dulu ke situsnya di kompas, tirto dan di cnn Indonesia.

    Sebagaimana yang dinyatakan pada beberapa situs tersebut, dikatakan bahwa dalam beberapa hari kedepan Bank Indonesia akan mengeluarkan peraturan untuk mengatur peredaran mata uang virtual atau cryptocurrency, dalam hal ini Bitcoin adalah salah satu jenis mata uang virtual.

    Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia mengatakan bahwa pada akan ada aturan yang dengan tegas melarang digunakannya Bitcoin sebagai alat pembayaran. Lebih lanjut dia mengatakan, “Seandainya ada payment gateway yang menggunakan bitcoin, ya ditutup karena izinnya ke BI,” ucap Eni di Depok pada Kamis (30/11/2017).

    Sampai disini jelas ya, apa yang sedang dipermasalahkan oleh BI adalah penggunaan Bitcoin yang dipakai untuk beli gorengan atau bakwan, ini jelas tidak boleh. Tapi apabila larangan tersebut juga akan dijadikan dasar aturan untuk melarang Bitcoin sebagai komoditas perdagangan (digital assets) sepertinya pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam. Apa keuntungan serta kerugiannya bagi pemerintah di masa mendatang.

    Cryptolocho

    Belajar Sedikit-Sedikit Itu Berbahaya!

    Jadi begini, menurut Mbak Mlenuk, wajar jika pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia) ingin segera mengatur dan melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Mengapa? Karena memang jika paralocho mau meluangkan sedikit waktu untuk membaca whitepaper yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 silam, apa yang menjadi visi Satoshi sudah jelas, yaitu membuat sebuah platform teknologi yang dapat memfasilitasi sebuah transaksi pembayaran langsung antara individu dengan individu yang lain (peer to peer).

    Artinya, kehadiran Bitcoin ini memang akan menghilangkan kebutuhan akan adanya pihak ketiga seperti perbankan dan Bank Central yang berfungsi sebagai penyedia platform dan lembaga penjaminan transaksi keuangan. Transaksi yang terjadi dalam platform blockchain Bitcoin dilakukan oleh serangkaian algoritma dan bahasa persandian secara otomatis, tidak dapat dihack, tidak dapat manipulasi, tidak dapat di dibalikan (reverse enginering) dan sangat transparan.

    Baca Juga: Apa itu Bitcoin?

    Jadi memang sudah benar jika kedepan kalian akan lebih sering mendengar bahwa terdapat Raksasa-raksasa Keuangan dan Tokoh Pelaku Usaha Keuangan akan berlomba-lomba memberikan statement penolakan terhadap Bitcoin dan Cryptocurrency. Lihat saja pernyataan-pernyataan J.P Morgan dan kawan-kawan, niscaya kalian akan menyaksikan gambaran besarnya. Bayangkan saja jika usaha yang kalian rintis berabad-abad, diganggu oleh anak kemarin sore yang tidak tahu identitas dan keberadaannya, inilah salah satu alasan mengapa Satoshi memilih untuk merahasiakan identitasnya.

    Mbak Mlenuk percaya, bahwa apa yang dilakukan oleh teknologi blockchain Bitcoin yang sering disebut Peer To Peer Cash System adalah salah satu dari serangkaian tahapan dunia kita menuju Era Keberlimpahan (Abundance Era) yang diutarakan oleh Peter Diamandis, Co-Founder dari Singularity University di Amerika.

    Bitcoin memperjelas bahwa arah dunia kita ini sedang berada pada fase Disruption. Fase inilah yang akan membuat kehebohan diseluruh dunia, pada fase ini pula kita melihat Gojek mendisrupt Bluebird, AirBnB mendisrupt Hotel, Tokopedia dan kawan-kawan mendisrupt Mangga Dua, Glodok dan Mall-mall besar di Indonesia. Akan terjadi kepanikan masal, termasuk Bank Indonesia yang sedang sibuk menyiapkan peraturan.

    Peraturan Yang Bagaimana?

    Mbak Mlenuk sudah melihat berbagai macam pemborosan keuangan negara yang disebabkan oleh pola belajar yang sedikit-sedikit sebagaimana disampaikan diatas. Kita sama-sama mengetahui bagaimana betapa bangganya KOMINFO mengumumkan keberhasilan mereka untuk memblokir beberapa website yang mengandung konten porno. Sudah menghabiskan sekian milyar anggaran, tapi dengan mudahnya dapat ditembus dengan VPN gratisan seperti betternet. Miris.

    Segenap kru cryptolocho berharap, jangan sampai pemerintah negara kita tercinta ini jatuh kedalam lubang yang sama. Dilarang sebagai alat pembayaran okelah, memang otak kita belum semaju negara Jepang yang telah berani melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran, tapi jika peraturan ini nantinya juga melarang penggunaan Bitcoin sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar bursa, tentu ini adalah langkah yang blunder.

    Mengapa?

    Pertama, para pelaku usaha dapat dengan mudahnya membangun perusahaan mereka di luar negeri yang melegalkan bitcoin dan cryptocurrency. Mereka akan lebih memilih melakukan usaha secara offshore dan tetap mendapatkan akses ke pengguna karena segala sesuatu dilakukan melalui INTERNET yang borderless dan tidak mengenal nasionalitas serta warga negara. Implikasinya adalah potensi pendapatan negara dari pajak dapat berkurang karena investor akan lari ke luar negeri.

    Kedua, bagi para pengguna Bitcoin, mau diblokir dengan cara bagaimanapun selama otak mereka masih bisa berputar dan tangan mereka mampu mengetik kata kunci di google “Bagaimana Cara Menghapus Blokir Internet Sehat”, maka pemblokiran tersebut akan seperti tisu toilet yang akan hilang dan hanyut hanya dengan satu tombol flush.

    Ada satu hal yang pasti, ketika masyarakat telah menerima dan merasakan manfaat dari suatu produk (apalagi gratis), maka alam bawah sadar mereka otomatis akan selalu mendukung, berjuang dan menghalalkan apapun untuk tetap dapat mengakses apa yang mereka inginkan, ini merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Jika memang jadi dilarang, rasanya pemerintah perlu membangun lembaga permasyarakatan yang luar biasa banyak untuk menampung masyarakatnya sendiri.

    Lalu bagaimana solusinya? Solusi sementara Mbak Mlenuk begini, pelarangan penggunaan Bitcoin sebagai komoditas emas digital tidak perlu dilakukan, namun segera dibuatkan peraturan yang mengatur kewajiban penyetoran pajak penghasilan yang didapatkan dari berbagai macam usaha terkait Bitcoin dan Alternative Cryptocurrency lain seperti aktivitas trading dan mining, yang mungkin saja selama ini belum terlacak. Cari cara-cara yang mewajibkan mereka ini melaporkan penghasilannya.

    Pemerintah juga harus segera melakukan sosialisasi dan menggalakan penerapan peraturan Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) disetiap platform yang akan memperdagangkan cryptocurrency. Dengan ini, ketakutan pemerintah akan digunakannya Bitcoin sebagai pendanaan kejahatan dan cuci uang dapat dengan mudah diatasi. Jadi jangan salahkan Bitcoinnya, salahkan otak-otak manusia yang tidak digunakan dengan semestinya itu.

    Dengan solusi diatas, Mbak Mlenuk percaya kedua belah pihak akan menerima manfaat dan pilihan ini merupakan satu-satunya win-win solution untuk saat ini. Bagi pemerintah akan mendapatkan manfaat yaitu menambah pundi-pundi Kas Negara. Bagi pengguna dan pelaku usaha dapat melakukan aktivitas perdagangannya di Indonesia tanpa harus melakukannya dengan diam-diam atau melarikan modalnya ke luar negeri.

    Sembari pelan-pelan berjalan, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya menyambut dunia baru ini dengan lebih smooth. Siapa tahu hal tersebut menjadi satu langkah yang brilian untuk menghentikan perbudakan Bank Sentral dan Lembaga Keuangan Dunia yang selama ini memperbudak pemerintahan kita.

    Rahayu Sagung Titah Dumadi.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here